JAKARTA – Lebanon terancam menjadi negara gagal setelah krisis ekonomi berkepanjangan yang tak kunjung membaik.
Terbaru adalah parlemen tak bisa memilih presiden hingga negara tidak sanggup membayar gaji para pegawai negeri sipil (PNS).
Plt Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengatakan pemerintah tak bisa menggaji PNS akhir Juni.
“Pemerintah tak sanggup membayar gaji, jika parlemen tidak menyetujui tambahan alokasi upah,” ujar Mikati dalam pernyataan resmi pada Selasa (13/6/2023), seperti dikutip dari Anadolu Agency.
Advertisement
Sebanyak 43 dari 128 anggota DPR menolak untuk menggelar sesi di tengah kegagalan memilih presiden baru pengganti Michel Aoun. Jabatan Aoun berakhir pada Oktober 2022.
Dua rival utama dalam pemilihan presiden Lebanon yakni mantan menteri keuangan sekaligus pejabat senior Dana Moneter Internasional (IMF) Jihad Azour dan pemimpin Partai Marada Sleiman Frangieh.
Berdasarkan Konstitusi Lebanon, presiden adalah satu-satunya pihak yang punya wewenang untuk meminta sesi. Sementara itu, presiden Lebanon belum ada hingga sekarang.
Bos Wagner Bocorkan Posisi Sekutu Putin yang Terluka di Ukraina
Lebanon berada dalam krisis politik dan ekonomi. Nilai mata uang negara ini terhadap dolar terjun jauh dari 1.506 lira pada 2019 menjadi 95.000 lira pada akhir tahun lalu.
Tingkat inflasi tahunan juga naik menjadi 269 persen pada April lalu, menjadi yang tertinggi di dunia. Lebanon telah menghadapi krisis ekonomi akut sejak 2019. (*)
Sumber: cnnindonesia.com
